nusakini.com-Jakarta- Isu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi perhatian utama pemerintah seiring pesatnya perdagangan bebas dan semakin banyaknya perjanjian dagang yang diikuti Indonesia.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan beberapa kebijakan perlindungan HKI sebagai wujud komitmen pengendalian impor dan ekspor barang-barang hasil pelanggaran HKI. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 40 tahun 2018.

Berdasarkan aturan ini, Bea Cukai berwenang untuk melakukan penegahan atas barang-barang yang diduga melanggar HKI atas merek dan hak cipta apabila barang-barang tersebut dicatat dalam sistem rekordasi Bea Cukai.

"Dengan aturan tersebut, diharapkan pengawasan Bea Cukai terhadap HKI akan semakin efektif, hingga dapat mengeluarkan Indonesia dari Priority Watch List (PWL) atau daftar negara-negara yang menurut United States Trade Representative (USTR) dianggap belum serius dalam melindungi dan melakukan penegahan barang barang yang diduga melanggar HKI," kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana.

Hatta menjelaskan, dalam kurun waktu 2019-2021, Bea Cukai telah tiga kali melakukan penegahan barang impor yang terbukti melanggar HKI.

"Dua pelanggaran atas komoditas ballpoint merek ‘Standarpen’ berhasil kami tegah di Pelabuhan Tanjung Perak pada tahun 2019 dan 2021. Lalu satu pelanggaran atas produk pisau cukur merek ‘Gillette’ ditegah di Pelabuhan Tanjung Emas pada tahun 2020," ujar Hatta.

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Bea Cukai juga turut berperan serta dalam Satuan Tugas Operasi Program Perlindungan dan Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Tugas tersebut dilakukan bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai leading sector, Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

"Melalui sinergi tersebut, Bea Cukai terus berupaya memberantas ancaman kejahatan lintas negara, yang salah satu objeknya adalah HKI, agar dapat menciptakan iklim investasi Indonesia yang semakin kondusif sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional," kata Hatta. (rls)